Facts About reformasi intelijen indonesia Revealed

Facts About reformasi intelijen indonesia Revealed

Blog Article

When Pusintelstrat was even now the Indonesian national armed drive intelligence company, numerous functions which were recognized to have been carried out by Pusintelstrat:

. What needs to be worrying isn't the new principles promoted but the current absence of norms of democratic oversight over intelligence.

Mendefinisikan pandemi sebagai ancaman keamanan nasional sendiri merupakan hal yang tepat. Pandemi Covid 19 sendiri telah bertransformasi menjadi masalah multidimensional yang tidak hanya menyerang kesehatan manusia namun juga keamanan nasional.

Sectarian politics should be strengthened in your own home. Intelligence should contribute to developing a tranquil environment free of charge from new threats such as environmental destruction and condition outbreaks.

Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh level user.

In September 1973, intelligence task pressure Satsus Intel drew up designs to permanently station a group at Jakarta's Kemayoran Airport. The workforce before long began archiving shade photos of Arab passports from over a dozen nations and comparing the names to some terrorist watchlist compiled by overseas intelligence expert services.

Ancaman yang terus berkembang membutuhkan respon yang cepat dan tepat dari lembaga intelijen, dan model Danger-Centered Intelligence diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada.

Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.

Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai concentrate on musuh, yaitu musuh jarak jauh (

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

harus mampu atau bahkan mendapatkan informasi lebih lanjut harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.

When this occurs, then the public concern concerning the President’s status as a single person of BIN plus the politicization of the Firm is going to be from place.

Kultur intelijen yang tertutup dan profesional juga perlu diperkuat. Pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.